Pemerintah Siapkan Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan Puluhan Triliun, Cak Imin Janjikan Akses Gratis Lagi

Mediapriangan.com - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan besar untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah ini digadang sebagai solusi untuk mengembalikan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini terkendala status kepesertaan nonaktif.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pembebasan tunggakan tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan warganya.

“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin, saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 2 Oktober 2025.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Kesehatan 146,4 Juta Jiwa di 2026 dengan Anggaran Fantastis Rp69 Triliun

Harapan Baru untuk Jutaan Peserta

Jika kebijakan ini terealisasi, jutaan peserta BPJS Kesehatan akan dapat kembali mengaktifkan kepesertaannya tanpa terbebani tunggakan lama. Pemerintah disebut akan menanggung pelunasan tunggakan tersebut, sementara peserta bisa memulai kewajiban iuran baru.

“Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” tutur Imin penuh optimisme.

Bukan Bebas Tanggung Jawab

Meski begitu, Cak Imin menekankan bahwa pembebasan tunggakan bukan berarti masyarakat terbebas dari kewajiban membayar iuran di masa mendatang. Sebaliknya, kebijakan ini menjadi kesempatan baru untuk kembali berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sistem BPJS Kesehatan yang berbasis gotong royong.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Tak Bisa Klaim Layanan IGD dan Rawat Inap di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya, Ini Alasannya

“Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kami dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” tegasnya.

Wujud Kehadiran Negara

Menurut Cak Imin, inisiatif penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjawab keluhan masyarakat terkait akses layanan. Selama ini, banyak peserta tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS karena kepesertaan mereka terblokir akibat tunggakan.

Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa negara hadir untuk menata ulang sistem jaminan kesehatan agar lebih inklusif. “Ini bentuk kehadiran negara. Setelah masalah tunggakan selesai, kami dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” jelasnya.