Menkes Budi Tegaskan Data Keracunan MBG Hanya Dipublikasi Lewat BGN, Pengawasan Akan Diperketat Seperti Saat COVID-19

Pengawasan Akan Diperketat Seperti Saat COVID-19

Budi juga mengungkapkan rencana pembaruan data secara berkala—harian, mingguan, atau bulanan—seperti yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19.

“Kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu, misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan saat COVID-19, itu kita lakukan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, 2 Oktober 2025.

Selain itu, Kemenkes akan berperan sebagai pengawas eksternal. Pengawasan akan mencakup kualitas bahan baku makanan MBG, sesuai standar yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Komisi IX DPR Kritik Program MBG, Target Penerima Manfaat Belum Tepat, Kasus Keracunan Masih Jadi Sorotan

“Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai, apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku,” jelasnya.

Pengawasan Eksternal dan Pemantauan Gizi

Budi menuturkan, pengawasan eksternal akan dilakukan oleh Kemenkes bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kemendagri.

“Kita akan melapis, pengawasan eksternal pada SPPG ini selama seminggu lagi. Kemenkes, Kemendagri karena aparatnya di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari dan pengawasan eksternal setiap minggu, dari luar,” paparnya.

Baca Juga: Mahfud MD Curhat, Cucunya Keracunan MBG, 8 Anak Satu Kelas Muntah-muntah, Evaluasi Program Jadi Mendesak

Sementara itu, monitoring penerima manfaat program dilakukan melalui pengukuran tinggi dan berat badan setiap enam bulan sekali. Data tersebut akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis (CKG) anak sekolah.

“Kita bisa tahu efektivitasnya program seperti apa, dan setiap tahun sekali akan lakukan survei gizi nasional di mana dulu hanya dilakukan stunting. Ini akan ditambah untuk di atas 5 tahun khusus anak sekolah,” jelas Budi.

“Jadi, kita bisa lihat perkembangan status gizi dan akan digunakan sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan nanti yang akan dilakukan,” tandasnya.***