Program Magang Nasional Tuai Sorotan, Partai Buruh Sebut Hina Lulusan Sarjana, Pemerintah Tetap Gas Buka Gelombang 2

Editorial

Mediapriangan.com - Pemerintah resmi menggulirkan Program Magang Nasional pada Oktober 2025. Program ini ditujukan bagi mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate, dengan sistem upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Namun, di tengah antusiasme publik, Program Magang Nasional justru menuai kritik tajam dari kalangan buruh.

Salah satu pihak yang paling vokal adalah Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Mereka menilai Program Magang Nasional tidak sesuai target dan bahkan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap lulusan sarjana.

Baca Juga: Program Magang Nasional Dibuka! 20.000 Fresh Graduate Digaji UMP Selama 6 Bulan, Anggaran Rp198 Miliar

Kritik Partai Buruh: “Pemagangan Ini Menghina Lulusan Sarjana”

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai program ini salah sasaran. Ia menyebut bahwa pemagangan seharusnya ditujukan kepada pelajar atau mahasiswa tingkat akhir, bukan untuk lulusan sarjana atau diploma yang seharusnya sudah siap kerja.

“Program pemagangan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program yang untuk orang sekolah, bukan untuk orang kerja,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia juga menyinggung perjuangan berat dalam menyelesaikan pendidikan tinggi.

“Pemagangan seperti ini salah. Silakan diberi judul, pemagangan menghina lulusan sarjana. Orang sekolah sarjana itu susah,” imbuhnya.

Baca Juga: MK Resmi Hapus UU Tapera, Iuran Wajib Dinyatakan Inkonstitusional, Buruh Rayakan Kemenangan di Tengah Aksi Panjang

Pemerintah Klaim Program Diminati Ribuan Peserta

Di tengah kritik tersebut, Yassierli selaku Menteri Ketenagakerjaan tetap melanjutkan pelaksanaan program. Menurutnya, minat masyarakat sangat tinggi.

“Hanya dalam sepuluh hari sejak diumumkan, sudah tercatat 1.147 perusahaan yang membuka lowongan magang dan 104.711 peserta yang telah terverifikasi dan eligible,” ucap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Senin (13/10/2025).

Gelombang pertama program ini dibuka untuk 20 ribu peserta. Sementara itu, gelombang kedua dengan kuota 80 ribu akan diluncurkan pada pertengahan November 2025.