Mediapriangan.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Meski digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu usulan terbaru datang dari Komisi IX DPR RI yang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan sekolah secara langsung dalam penyediaan makanan bergizi.
Usulan DPR: Sekolah Jadi Pengelola MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menilai pelibatan sekolah dapat menjadi solusi atas permasalahan MBG, seperti kasus keracunan massal hingga rendahnya serapan anggaran.
Baca Juga: 13 Siswa SD dan PAUD di Cikalong Keracunan Makanan Program MBG, Dirawat Intensif
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya Zaini dalam keterangan pers, Senin 22 September 2025.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, sekolah dinilai lebih memahami karakter siswa sehingga bisa memastikan kualitas dan higienitas makanan sesuai kebutuhan anak.
"Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah," ujarnya.
Yahya menambahkan, selama ini BGN masih mengandalkan mitra seperti yayasan dan UMKM dalam proses distribusi. Ia mendorong agar pengelolaan dialihkan ke sekolah demi memastikan hasil yang lebih optimal.
Soroti Serapan Anggaran BGN
Selain itu, Yahya menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN yang baru mencapai Rp13,2 triliun dari alokasi Rp71 triliun, atau sekitar 22 persen.
"Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah, khususnya BGN, membuka kanal aduan publik agar masyarakat bisa memantau transparansi penggunaan dana MBG.