Aksi tersebut memicu kritik luas dan dianggap mencerminkan sikap merendahkan, bahkan berbau feodalisme. Akademisi Rocky Gerung kala itu menilai bahwa gelar “Gus” memberi pengaruh sosial besar, namun perilaku seperti itu justru bertentangan dengan nilai keteladanan.
Di bawah tekanan publik, Gus Miftah akhirnya meminta maaf dan mundur dari posisinya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama.
Ketika Status Jadi Simbol Keistimewaan
Kasus lain yang memperkuat peringatan Rio Wahyu Prayogo terjadi pada awal 2025, saat publik mempersoalkan iring-iringan mobil berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad, utusan khusus presiden untuk generasi muda dan pekerja seni.
Mobil tersebut terekam menggunakan patwal untuk membuka jalan, dan menimbulkan perdebatan soal keistimewaan status pejabat.
“Pada saat itu mobil berpelat RI-36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” jelas Raffi.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti kemudian menilai bahwa kasus ini memperlihatkan wajah feodalisme di pemerintahan.
“Feodalisme bukan hanya soal jabatan, tetapi soal mentalitas yang memberi keistimewaan pada status,” ujar Bivitri Susanti.
Menurutnya, banyak orang tanpa sadar turut memelihara budaya ini melalui sikap tunduk terhadap simbol kekuasaan.
“Bahkan sebagian dari kita yang pikirannya sudah dirasuki malah jadi menghamba sosok-sosok berstatus, sampai selalu bilang ‘siap’ dan ‘mohon izin’,” tambahnya.
Akar dan Makna Feodalisme di Masa Kini
Secara historis, feodalisme berakar dari sistem sosial-politik Eropa Barat abad pertengahan, di mana kekuasaan berada di tangan bangsawan, dan rakyat hanya menjadi pengikut yang wajib tunduk.