Aksi tersebut memicu kritik luas dan dianggap mencerminkan sikap merendahkan, bahkan berbau feodalisme. Akademisi Rocky Gerung kala itu menilai bahwa gelar “Gus” memberi pengaruh sosial besar, namun perilaku seperti itu justru bertentangan dengan nilai keteladanan.
Di bawah tekanan publik, Gus Miftah akhirnya meminta maaf dan mundur dari posisinya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama.
Ketika Status Jadi Simbol Keistimewaan
Kasus lain yang memperkuat peringatan Rio Wahyu Prayogo terjadi pada awal 2025, saat publik mempersoalkan iring-iringan mobil berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad, utusan khusus presiden untuk generasi muda dan pekerja seni.
Mobil tersebut terekam menggunakan patwal untuk membuka jalan, dan menimbulkan perdebatan soal keistimewaan status pejabat.
“Pada saat itu mobil berpelat RI-36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” jelas Raffi.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti kemudian menilai bahwa kasus ini memperlihatkan wajah feodalisme di pemerintahan.
“Feodalisme bukan hanya soal jabatan, tetapi soal mentalitas yang memberi keistimewaan pada status,” ujar Bivitri Susanti.
Menurutnya, banyak orang tanpa sadar turut memelihara budaya ini melalui sikap tunduk terhadap simbol kekuasaan.
“Bahkan sebagian dari kita yang pikirannya sudah dirasuki malah jadi menghamba sosok-sosok berstatus, sampai selalu bilang ‘siap’ dan ‘mohon izin’,” tambahnya.
Akar dan Makna Feodalisme di Masa Kini
Secara historis, feodalisme berakar dari sistem sosial-politik Eropa Barat abad pertengahan, di mana kekuasaan berada di tangan bangsawan, dan rakyat hanya menjadi pengikut yang wajib tunduk.
Artikel Terkait
Skandal Jet Mewah Komisioner KPU Kian Panas, DPR RI Siap Bongkar Aliran Anggaran dan Dalih Efisiensi
Pernyataannya Soal Produk Tiruan Tuai Kecaman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman Akui Keliru dan Minta Maaf
AHY Bongkar Pertimbangan Berat di Balik Rencana Rute Whoosh Jakarta Surabaya, Sentil Soal Utang dan Pemerataan Wilayah
Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh Kian Panas, Mahfud MD Desak KPK Tak Tunggu Laporan, Biaya 3 Kali Lipat dari China
Menkeu Purbaya Sebut Staf KDM Mungkin Ngibul, Data APBD Jabar Rp4,1 Triliun di Bank Klaimnya Sesuai Laporan BI
Polemik Dana APBD Mengendap di Bank, Jabar Bantah Rp4,1 T, DKI Klaim Benar 1000 Persen, Sumut Ikut Menyangkal
Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Soal Dana APBD Jabar Rp4,17 T di Bank, Benarkah Ada Uang Mengendap?
Dedi Mulyadi Telusuri Dugaan Rp4,1 Triliun APBD Jabar Mengendap, Ungkap Fakta Beda Data Kemenkeu, BI, dan Kemendagri
Menkeu Purbaya Sindir Langkah Pemda Jabar Simpan Dana di Giro, Sebut Malah Lebih Rugi dan Bisa Diperiksa BPK
Menkeu Purbaya Tegaskan Hanya Akui Data BI, Sentil Dana Pemda di Giro Bisa Jadi Sorotan BPK