Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Dorong Pemprov Pemetaan Ulang dan Mitigasi Bencana untuk Hadapi Cuaca Ekstrem

Mediapriangan.com - Menghadapi dampak cuaca ekstrem yang melanda berbagai daerah di Jawa Barat, DPRD Jabar mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan pemetaan ulang kondisi lingkungan.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat bencana seperti banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur beberapa waktu terakhir.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan desakan tersebut saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jalan Babakan Sari, Kota Bandung, pada Kamis, 5 Desember 2024.

Baca Juga: Sosialisasi Perda Lingkungan Hidup, Nisya Ahmad Dorong Kesadaran Masyarakat Jaga Alam di Kabupaten Bandung

"Kami akan membahasnya di internal DPRD dan meminta Pemprov Jabar melakukan pemetaan ulang kondisi lingkungan, baik di wilayah Jabar Utara, Bandung Utara, maupun Jabar Selatan," ujar Iswara.

Menurut Iswara, pemetaan ulang diperlukan untuk memastikan setiap wilayah di Jawa Barat memiliki data terbaru terkait kerawanan bencana.

Selain itu, mitigasi bencana juga harus diprioritaskan untuk mengurangi risiko kerugian, baik materiil maupun korban jiwa.

Baca Juga: Kebijakan PPN 12 Persen Hanya Berlaku untuk Barang Mewah, Prabowo Tegaskan Komitmen Lindungi Rakyat Kecil

"Cuaca ekstrem dengan curah hujan di atas rata-rata sangat tidak terprediksi. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan segera untuk meminimalkan dampak bencana," tambahnya.

Selain mendorong pemetaan ulang, DPRD juga menyoroti perlunya pembatasan atau bahkan moratorium izin pembangunan di kawasan konservasi.

Iswara menegaskan pentingnya perlindungan terhadap Kawasan Bandung Utara (KBU), yang merupakan wilayah resapan air dan memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Baca Juga: Intip Fenomena Dukungan Masyarakat ke Agus Salim dan Penjual Es Teh yang Diolok Gus Miftah yang Viral di Medsos

"Kami akan meminta pemerintah provinsi untuk mengevaluasi pemberian izin pembangunan. Jika diperlukan, moratorium dapat diterapkan selama pengkajian lebih lanjut terhadap kondisi lapangan," jelas Iswara.