Jawa Barat Catat Tingkat Pengangguran Tertinggi, Wakil Ketua DPRD Dorong Solusi Investasi dan Penyerapan Lulusan SMK

Mediapriangan.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Iwan Suryawan, mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat pada Agustus 2024 yang mencapai 6,75%, jauh di atas angka nasional sebesar 4,91%.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tingginya TPT adalah rendahnya penyerapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang memiliki angka pengangguran mencapai 12,74%.

Pola ini mirip dengan Agustus 2023, dengan lulusan SMK yang konsisten menyumbang angka pengangguran tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Baca Juga: Disita Rp2,8 Miliar! Ini 4 Fakta Terbaru Penangkapan Tersangka Baru Kasus Judi Online di Kementerian Komdigi RI

"Ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor tingginya pengangguran di tingkat ini," ujar Iwan Suryawan di Bandung, pada Senin, 11 November 2024.

Iwan menekankan perlunya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi tingginya TPT ini, termasuk penyesuaian kurikulum SMK agar selaras dengan kebutuhan industri.

Selain itu, ia berharap agar investasi di Jawa Barat dapat lebih efektif menyerap tenaga kerja lokal, terutama dari kalangan lulusan SMK yang tingkat penganggurannya masih tinggi.

Baca Juga: Viral! Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM 92 Arah Jakarta, Deretan Kendaraan Ringsek Menumpuk dengan Kerusakan Parah

“Ini perlu menjadi kajian bersama untuk memperluas peluang kerja sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini,” tambah Iwan.

Selain itu, Iwan juga menyoroti peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat berbagai faktor. Salah satunya adalah relokasi sejumlah pabrik ke wilayah lain, yang berdampak pada berkurangnya lapangan kerja di Jawa Barat.

Persaingan dari produk impor yang menekan produk lokal serta biaya upah yang dianggap terlalu tinggi oleh pemberi kerja juga menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus PHK di wilayah tersebut.

Baca Juga: Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jawa Barat, Syahrir Siap Perjuangkan Akses Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

“Ini terkait dengan kebijakan pemerintah dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta beban biaya upah,” jelasnya.