Mediapriangan.com - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Arip Rachman, S.E., M.M, menegaskan bahwa hak atas pendampingan hukum secara gratis dijamin oleh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015.
Hal ini disampaikannya dalam kegiatan penyebarluasan Perda yang digelar di Kampung Kalapanunggal, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, pada Rabu, 16 April 2025.
Dalam acara tersebut, H. Arip Rachman menjelaskan bahwa Perda Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap keadilan sosial.
"Sebagai wakil rakyat, saya punya kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan masyarakat mengetahui hak-haknya, termasuk hak atas bantuan hukum," ujarnya di hadapan tokoh masyarakat dan warga sekitar.
Arip memaparkan, bantuan hukum yang dimaksud mencakup dua jenis layanan, litigasi dan nonlitigasi. Untuk kasus pidana dan perdata, pendampingan akan diberikan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
Sedangkan bantuan nonlitigasi diberikan dalam bentuk konsultasi, mediasi, hingga negosiasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Yang menarik, pendampingan hukum ini tidak dipungut biaya alias gratis, namun hanya berlaku bagi warga yang tergolong miskin berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau melalui surat rekomendasi dari kepala desa setempat.
“Bantuan ini bukan berupa dana, melainkan pendampingan oleh advokat atau lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Tujuannya agar masyarakat miskin tidak merasa sendirian saat menghadapi persoalan hukum,” tambahnya.
Arip Rachman juga menekankan bahwa Perda ini bukan hanya tentang bantuan, tetapi juga mencakup aspek pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan larangan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
Koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.
Artikel Terkait
DPRD Jabar Dorong Efisiensi Anggaran, Komisi II Pastikan Program Tetap Berjalan Optimal di Tengah Penyesuaian APBD
Sekretariat DPRD Jabar Terima Konsultasi DPRD Majalengka Soal Implementasi Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran
Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD DKI Jakarta, Bahas Sinkronisasi Data Kependudukan
DPRD Jawa Barat Bahas Optimalisasi Aset Daerah dan Kinerja BUMD dalam Studi Banding dengan DPRD DKI Jakarta
Pesan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna, Negara Harus Hadir Tanpa Menunggu Rakyat Memviralkan
DPR RI Apresiasi Efisiensi Anggaran Pemerintah sebagai Bentuk Penggunaan Uang Negara untuk Kesejahteraan Rakyat