Mediapriangan.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis membahas penyampaian penjelasan Bupati Ciamis terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sidang yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD ini dipimpin Ketua DPRD Ciamis, H. Nanang Permana, M.H., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala SKPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Ciamis menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025 merupakan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Rancangan ini disusun berdasarkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama.
Dalam struktur rancangan, pendapatan daerah 2025 diproyeksikan sebesar Rp2,538 triliun, naik Rp7,932 miliar atau 0,31% dibanding APBD murni.
Kenaikan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer antar daerah.
Baca Juga: 49 Disabilitas Ciamis Dapat Bantuan ATENSI dari Kemensos, Ada Kursi Roda hingga Modal Usaha!
Belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,790 triliun, meningkat Rp176 miliar atau 6,74%, yang meliputi belanja operasi, modal, dan transfer.
Selisih pendapatan dan belanja menghasilkan defisit Rp251 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama agar APBD tetap seimbang.
Bupati menegaskan pentingnya langkah pengendalian anggaran untuk menjaga kondisi fiskal, seperti menunda belanja yang tidak wajib, membatasi kegiatan seremonial, serta mengurangi biaya perjalanan dinas.
"Meskipun dalam kondisi kemampuan keuangan yang terbatas, namun kita semua harus tetap semangat dan terus bersinergi baik eksekutif, legislatif maupun seluruh stakeholder Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menyusun formula yang tepat dalam penyusunan APBD ini sehingga target kinerja pembangunan dapat terpenuhi dan kondisi fiskal daerah tetap terjaga dengan baik," ujar Bupati, pada Kamis, 13 Agustus 2025.
Artikel Terkait
Wakil Ketua DPRD Aef Syaripudin Minta Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Akhiri Cut Off Anggaran
Masyarakat Desa Masih Terkendala Dengan SIPD dan KMP
DPR Soroti Isu Pajak Amplop Kondangan di Rapat Resmi, Mufti Anam Sebut Rakyat Diperas, Ini Tragis!
Amplop Kondangan Mau Kena Pajak? Komisi VI DPR Geleng-Geleng, Masa Dapat Berkah Juga Harus Setor ke Negara!
Kebijakan Pemprov Jabar Soal Hibah Pesantren Disorot Saat Reses H. Arip Rachman di Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya
Denny Cagur Bantah Keras Dugaan Timnya Potong Dana PIP, 'Itu Tidak Benar, Sudah Ada Video Klarifikasi!'
Masyarakat Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Minta Perbaikan Infrastruktur Jadi Prioritas
Ono Surono Soroti Dugaan Pungli Rp5 Juta Saat Warga Cirebon Lamar Kerja, Minta Kapolda Turun Tangan
Kejadian Keracunan Siswa Marak, DPR Desak BGN Perketat Pengawasan MBG di Lapangan untuk Cegah Kasus Serupa
Kasus Eksploitasi Remaja di Jakbar, Legislator Minta Tempat Hiburan Malam Diawasi Ketat dan Izin Dicabut