Mediapriangan.com - Aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 Agustus 2025, menuai respons dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Gelombang aksi yang dihiasi berbagai tuntutan, mulai dari pembubaran DPR, penghapusan gaji dan tunjangan anggota, hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, menjadi sorotan publik.
Menanggapi hal itu, Puan menegaskan DPR tidak menutup diri terhadap suara rakyat. Ia menyebut setiap masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan perbaikan lembaga legislatif.
"Kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Terkait barikade beton di depan gedung DPR, Puan hanya menekankan pentingnya saling menghormati.
"Ya mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi," tuturnya.
Sufmi Dasco Ahmad pun menyampaikan hal senada. Menurutnya, hak menyampaikan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati DPR.
"Tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR," ucap Dasco.
Lebih jauh, Dasco menegaskan bahwa suara rakyat akan diterima dengan baik dan pihaknya siap melakukan evaluasi.
Baca Juga: Publik Menanti, Istana Bungkam Soal Kenaikan Gaji ASN di Pidato Prabowo Besok, Ini Pesan Hasan Nasbi
"Namun kami imbau kepada para yang masyarakat atau adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku," tambahnya.
Situasi di lapangan sempat memanas. Sekitar pukul 12.45 WIB, polisi menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa.
Artikel Terkait
Viral Pasha Ungu Tak Ikut Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan MPR, Begini Penjelasan Lengkapnya
Misbakhun Tegaskan Soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta, Sebut Keputusan Ada di Menkeu, Kami Hanya Menerima
Said Iqbal Bandingkan Gaji DPR Rp3 Juta Sehari dengan Buruh Rp20 Ribu, Soroti Sistem Ketenagakerjaan Eksploitatif
Diultimatum Arab Saudi, DPR Desak Indonesia Segera Lunasi Pembayaran Area Arafah-Mina untuk Haji 2026
Mulai 2026 Minuman Berpemanis Kena Cukai, DPR Pastikan Tarif Dibahas Demi Jaga Industri dan Konsumen
Nafa Urbach Klarifikasi dan Minta Maaf Usai Pernyataannya soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Tuai Sorotan