Linmas Terancam Tanpa Insentif, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Sebut Belanja Protokol Masih Miliaran

"Saya yakin anggarananggapan itu masih bisa dirasionalisasi dan dialihkan ke urusan yang lebih berkaitan dengan pelayanan dasar,” ucap Asep.

Baca Juga: Hukum Berganti Wajah, Polres dan Kejari Kabupaten Tasikmalaya Bersiap Jalankan KUHP Nasional

Ia menegaskan, kebutuhan pelayanan publik seperti insentif Linmas, pengadaan mobil operasional Satpol PP, dan alat perekam KTP di 17 kecamatan seharusnya menjadi prioritas dibanding belanja nonesensial.

"Jangan sampai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru diabaikan,” tandasnya.

Sebagai tindak lanjut terang Asep, Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun nota khusus berisi rekomendasi rasionalisasi anggaran Setda untuk disampaikan kepada Bupati.

"Kami sudah membuat nota resmi agar anggaran di Sekretariat Daerah dirasionalisasi sebelum diajukan menjadi RAPBD 2026. Kami minta Bupati Cecep meninjau kembali dan mengembalikan alokasi insentif Linmas,” ujar Asep.

Baca Juga: RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Layani Pembuatan Akses Hemodialisis, Pasien Tak Perlu Dirujuk ke Bandung

Ia menegaskan, DPRD akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 di tingkat Badan Anggaran (Banggar) agar usulan rasionalisasi ini benar-benar diakomodasi oleh pihak eksekutif.

"Pemerintah daerah harus hadir memberi penghargaan kepada Linmas yang selama ini menjaga ketertiban di lapangan. Jangan sampai semangat pengabdian mereka padam hanya karena anggaran yang tak seberapa,” tutup Asep.***