Di Balik Angka 3,8 Juta Anak Tidak Sekolah, Pemkab Tasikmalaya Bergerak Selamatkan Masa Depan Mereka

Setelah identifikasi, para pendidik juga dibekali cara melakukan intervensi, mengetuk pintu rumah warga, berbicara dengan orang tua, mengulur tangan bantuan, dan memastikan anak kembali bersekolah.

"Langkah-langkah itu kemudian dipantau agar anak tidak kembali terlepas dari proses belajar," kata Suhendi.

Baca Juga: Dokter Vaskular RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Edukasi Warga Terkait Luka Kaki Menghitam

Sekretaris Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Edi Ruswandi Hidayatuloh menegaskan, persoalan ini bukan hanya pekerjaan pemerintah atau sekolah, tetapi persoalan kemanusiaan yang harus ditangani bersama.

“Di balik setiap anak yang tidak sekolah, ada cerita yang harus kita dengar. Ada perjuangan keluarga yang harus kita pahami. Ini bukan hanya angka, ini hidup dan masa depan mereka,” ujar Edi.

Ia mengatakan, penanganan ATS secara nasional dilakukan melalui proses panjang mulai dari identifikasi, verifikasi, hingga intervensi langsung.

Baca Juga: LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Jadi Narasumber Utama Sosialisasi Paralegal Pemdes 2025

Namun keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada satu hal, yaitu data yang akurat dan kepedulian nyata dari seluruh pihak.

"Jika satu anak saja luput dari pendataan, maka satu masa depan sedang dipertaruhkan,” tegas Edi.

Ia menambahkan, penutupan Bimtek ini menjadi awal dari kerja besar para kepala sekolah di lapangan. Mereka diharapkan kembali ke wilayah masing-masing untuk mendatangi keluarga, merangkul anak-anak yang terhenti belajar, dan membuka kembali jalan mereka menuju masa depan.

Baca Juga: 22 Perkara Inkrah, Kejari Kabupaten Tasikmalaya Musnahkan Barang Bukti

"Karena di balik setiap anak yang kembali ke bangku sekolah, ada satu harapan bangsa yang diselamatkan," ucap Edi.

Lebih lanjut ia mengemukakan, selaku narasumber pada sosialisasi ATS, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah mulai bergerak di lapangan, untuk pendataan siswa rawan tidak sekolah baik dari jalur sekolahan, pemerintah desa maupun kedusunan.

"Aplikasi (dashboard) sudah kami share ke operator pemerintah desa dan operator sekolah, nantinya terjadi sinkronisasi secara otomatis," kata Edi.***