Baca Juga: Wujudkan Perda Pancasila dan Kebangsaan, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Bercermin Ke Provinsi Yogyakarta
Sama halnya dengan Jawa Timur, jumlah penduduknya sekitar 40 juta jiwa tetapi jumlah kabupaten dan kotanya diangka 38.
Alhasil dengan jumlah daerah tersebut berpengaruh terhadap bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN yang porsinya tidak seimbang.
“Sehingga untuk keadilan dan pemekaran, kami berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah khusus untuk Jabar,” tegasnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Gelar Reses, Terima Aspirasi Terkait Pemekaran Daerah di Kabupaten Bogor
Achmad Ruhiyat pun berharap moratorium pemekaran daerah menjadi fokus Presiden Joko Widodo maupun presiden berikutnya.
Selain itu diharapkan DPR RI turut mendorong dibukanya pemekaran daerah.
“Ini harus menjadi fokus presiden Joko Widodo dan presiden mendatang, dan DPR RI. Supaya pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih cepat. Sesuai dengan pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” harap Achmad Ruhiyat.***
Artikel Terkait
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Cinta Mega Tertangkap Bermain Game Saat Rapat Paripurna, Ini Profilnya
Perjuangan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, KPP Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja KPP Kalimantan Tengah
Komisi V DPRD Jawa Barat Dorong Pemprov Jabar Perhatikan Sarana Pendidikan yang Ada di SLB Negeri Cinta Asih
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Sejatinya Berkelanjutan, Ini Kata Arip Rachman
Refleksi Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke 391 Tahun 2023, Begini Pesan Ketua DPRD Kepada Bupati Tasikmalaya
Anggota DPRD Jawa Barat Arip Rachman Menanti Kerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Ekstra Keras