“Saya minta pihak sekolah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masalah ini cepat diselesaikan. Jangan sampai sekolah yang memiliki banyak anak yatim piatu justru terabaikan,” tegas Arif.
Selain persoalan MBG, Arip juga menyoroti pentingnya bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama bagi lembaga swasta yang selama ini berjuang dengan sumber daya terbatas.
Lebih lanjut, Arip menyampaikan bahwa dirinya akan membawa persoalan ini ke pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat dibahas lebih lanjut di tingkat kebijakan.
“Kami di DPRD akan dorong agar data penerima MBG lebih transparan dan merata. Sekolah-sekolah swasta, apalagi yang menampung anak-anak yatim, jangan sampai tertinggal dari program pemerintah pusat,” tutupnya***