“Saya minta pihak sekolah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masalah ini cepat diselesaikan. Jangan sampai sekolah yang memiliki banyak anak yatim piatu justru terabaikan,” tegas Arif.
Selain persoalan MBG, Arip juga menyoroti pentingnya bantuan pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama bagi lembaga swasta yang selama ini berjuang dengan sumber daya terbatas.
Lebih lanjut, Arip menyampaikan bahwa dirinya akan membawa persoalan ini ke pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat dibahas lebih lanjut di tingkat kebijakan.
“Kami di DPRD akan dorong agar data penerima MBG lebih transparan dan merata. Sekolah-sekolah swasta, apalagi yang menampung anak-anak yatim, jangan sampai tertinggal dari program pemerintah pusat,” tutupnya***
Artikel Terkait
H. Arip Rachman Tekankan Keadilan Harus Bisa Diakses oleh Warga Miskin Kabupaten Tasikmalaya Tanpa Terkendala Biaya
Anggota DPRD Jabar H. Arip Rachman Sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Tasikmalaya
Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Soroti Pengawasan Hak Pekerja, Ajak Keluarga Terlibat dalam Perlindungan Pekerja!
Anggota DPRD Jabar H. Arip Rachman Sosialisasikan Perda Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Tasikmalaya
Arip Rachman Dorong Perusahaan dan Pekerja Non-Upah Ikut BPJS, Perda Ketenagakerjaan Jabar Disosialisasikan!
Sosialisasi Perda Pendidikan, Arip Rachman Tegaskan Pentingnya Peran Masyarakat Demi Masa Depan Anak Jawa Barat