Bandingkan dengan Kasus Lain
Riki juga menyoroti ketimpangan dalam cara publik melihat kasus pesantren dibanding peristiwa besar lainnya.
“Kalau bicara soal pelanggaran berat, apa kabar dengan tragedi Kanjuruhan? Apa kabar pelanggaran HAM yang belum terselesaikan? Hal-hal besar itu seringkali tak ditindak tegas, tapi mengapa pesantren justru yang menjadi sasaran?” katanya.
Pernyataan Atalia yang Picu Kontroversi
Polemik ini bermula dari pernyataan Atalia pada Jumat, 10 Oktober 2025. Dalam keterangan resminya, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan APBN untuk pembangunan ulang pesantren yang ambruk pada akhir September 2025.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Atalia.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyaluran bantuan publik yang adil, agar tidak muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru mendapat perlakuan istimewa.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” tukasnya.***