Pernyataan Atalia Praratya soal Bantuan Ponpes Al Khoziny Picu Gelombang Protes Santri, Ada Apa di Baliknya?

Mediapriangan.com - Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara Bandung Raya menggelar aksi protes di depan kediaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Atalia Praratya, di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Aksi ini dipicu oleh pernyataan Atalia yang dinilai sensitif terkait rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo. Massa menilai pernyataan tersebut mencederai empati terhadap korban musibah.

Spanduk dan poster berisi kecaman terbentang di depan rumah keluarga Ridwan Kamil. Aksi ini berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian.

Baca Juga: DPRD Jabar Tinjau Waduk Darma, Didi Sukardi Soroti Pengelolaan Aset Daerah agar Lebih Efisien dan Berdampak

“Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah di Pondok Pesantren Al Khoziny yang menelan korban jiwa para santri," ujar seorang orator di tengah aksi.

"Namun kami juga menyesalkan pernyataan Ibu Atalia yang menyoroti rencana penggunaan APBN untuk membangun kembali pesantren tersebut,” imbuhnya.

Santri Soroti Peran Negara dan Hak Pesantren

Para santri menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan agama. Mereka menuding Atalia gagal memahami peran negara terhadap lembaga keagamaan dan menciptakan stigma negatif terhadap pesantren.

Baca Juga: Istana Desak PSSI Ngebut Cari Pelatih Baru Usai Pecat Patrick Kluivert, Singgung Mimpi 287 Juta Rakyat Indonesia

“Penggunaan APBN bukanlah hadiah, tetapi tanggung jawab negara terhadap warga yang menjadi korban bencana,” tegas sang orator.

Koordinator aksi Riki Ramdan Fadila menyebut gerakan ini lahir dari rasa solidaritas terhadap Pesantren Al Khoziny. Ia menilai, pernyataan Atalia membentuk opini negatif yang berpotensi merugikan dunia pesantren.

“Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al Khoziny yang sedang dipertaruhkan legalitasnya oleh negara," ujar Riki.

“Pernyataan dari legislatif telah membentuk opini seolah-olah terjadi pelanggaran berat di tubuh pesantren tersebut,” tambahnya.

Baca Juga: Bupati Herdiat Resmikan Klinik Jiwa dan Panti Rehabilitasi Mental di Ciamis, Jawab Kebutuhan 1.000 Pasien ODGJ