Mediapriangan.com - Sorotan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah laporan keuangan tahun 2024 mencatat kerugian hingga Rp2,6 triliun.
Sebagian besar kerugian itu disebabkan oleh beban bunga pinjaman kepada China Development Bank (CDB), yang diketahui membiayai sekitar 75 persen dari total proyek. Hingga kini, utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tercatat mencapai USD 4,55 miliar atau sekitar Rp75 triliun.
Polemik ini makin ramai setelah Prof. Anthony Budiawan, pengamat kebijakan publik, menilai terdapat dugaan mark-up biaya proyek Whoosh.
Ia menyoroti tiga aspek: biaya pembangunan yang jauh lebih mahal dari proyek sejenis di luar negeri, bunga pinjaman yang tinggi dibanding tawaran Jepang, serta pembengkakan biaya (cost overrun) yang melampaui USD 7 miliar.
Harris Turino: Audit Forensik Jadi Kebutuhan Mendesak
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyatakan bahwa perhatian publik terhadap efisiensi dan transparansi proyek strategis nasional perlu disambut positif. Namun, tuduhan mark-up atau korupsi harus dibuktikan melalui audit forensik independen.
Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses proyek Whoosh, termasuk evaluasi tender, dokumen kontrak, model finansial, dan korespondensi dengan pihak pemberi pinjaman.
“Audit harus mencakup model evaluasi finansial yang digunakan saat pemilihan, penilaian teknis, notulen rapat evaluasi, serta korespondensi dengan pihak pemberi pinjaman,” ujar Harris.
Ia juga menyarankan agar audit tersebut melibatkan konsultan internasional untuk memastikan hasilnya objektif dan bebas intervensi politik.
Transparansi Jadi Kunci Utama
Selain audit, Harris Turino menegaskan pentingnya transparansi pembiayaan proyek Whoosh. Ia menilai publik berhak mengetahui detail kesepakatan pinjaman, mulai dari bunga, tenor, grace period, hingga bentuk jaminan yang diberikan kepada pihak asing.
“Dengan keterbukaan itu, publik dan DPR bisa menilai secara rasional dampak finansialnya terhadap APBN dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat,” tambahnya.