Utang Whoosh Bengkak Rp75 Triliun, Harris Turino Desak Audit Forensik dan Reformasi Sistem Pengadaan Proyek Nasional

Harris mengingatkan bahwa kondisi keuangan KCIC yang terus merugi tidak boleh dibiarkan. Pemerintah diminta segera menyusun rencana restrukturisasi utang yang berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar untuk menutup kesalahan masa lalu.

“Setiap restrukturisasi harus disertai syarat transparansi, ukuran kinerja yang jelas, dan penalti bagi pihak yang lalai,” tegasnya.

Baca Juga: 4 Kandidat Direksi Perumda Air Minum Tirta Sukapura Jalani Uji Kelayakan, Libatkan Tim Penguji Independen

Pemeriksaan Hukum dan Reformasi Sistem Pengadaan

Jika hasil audit forensik menemukan adanya indikasi korupsi atau pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum, termasuk KPK, wajib turun tangan. Harris juga menilai bahwa pengawasan hukum harus berlaku adil tanpa pandang bulu.

“Tidak boleh ada tebang pilih, tapi juga tidak boleh berdasarkan asumsi tanpa bukti,” ujarnya.

Selain itu, Harris menilai proyek Whoosh harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem pengadaan proyek nasional. Ia menegaskan, setiap proyek besar yang melibatkan pembiayaan asing wajib memperhitungkan seluruh biaya, termasuk risiko kurs, jaminan negara, dan potensi pembengkakan biaya sejak awal perencanaan.

Baca Juga: Bintang Sinetron Beri Cinta Waktu Meriahkan Hari Jadi ke-24 Kota Tasikmalaya, Catat Jadwal Karnaval SCTV 2025

Pelajaran dari Proyek Whoosh

Harris Turino menyebut proyek KCJB sebagai pelajaran mahal bagi bangsa. Proyek yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru berisiko menjadi beban fiskal bagi pemerintahan saat ini.

“Kesalahan pengambilan keputusan ini tidak boleh terulang di masa depan. Kereta cepat boleh melaju kencang, tapi akuntabilitas tidak boleh tertinggal di belakang,” ujarnya.

Menurutnya, Whoosh harus menjadi warisan bukan hanya dalam bentuk teknologi, tetapi juga dalam bentuk integritas dan transparansi. Jika prinsip itu dijalankan, proyek ini dapat berubah dari simbol kontroversi menjadi bukti tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.***