TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Aspirasi masyarakat, khususnya pengelola yayasan lembaga pendidikan Islam, kembali mengemuka seiring ditiadakannya bantuan hibah dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan madrasah dan laju pembangunan desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Yayasan Pendidikan Madrasah Pusaka An Nur Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, menyampaikan keluhannya atas tidak lagi adanya dana hibah yang selama ini sangat membantu operasional yayasan, termasuk penyelenggaraan pendidikan, pembangunan fisik, hingga pemenuhan kebutuhan honor guru.
Baca Juga: Irigasi Longsor dan Madrasah Rusak, Arip Rachman Serap Aspirasi Warga Jayamukti Leuwisari
“Kami sangat berharap keberpihakan pemerintah dalam mendukung pembangunan generasi bangsa melalui pendidikan madrasah. Namun faktanya, bantuan hibah yang sebelumnya sangat membantu kini ditiadakan,” ujar Faudzan Adzima, Seusai mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Arip Rachman, Sabtu (24/1/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan Kasi Pemerintahan Desa Jayamukti, Kecamatan Leuwisari, Nurdin. Ia menilai pemangkasan Dana Desa berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan, terutama untuk menangani persoalan kedaruratan infrastruktur.
Menurut Nurdin, berbagai persoalan seperti irigasi longsor dan jalan terdampak longsor membutuhkan penanganan cepat, sementara kemampuan anggaran desa semakin terbatas. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPRD terus menyuarakan kondisi riil yang dihadapi desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: Pengawasan DPRD Jabar di Padakembang, Arip Rachman Ajak Warga Aktif Dukung Pembangunan Infrastruktur
Selain infrastruktur, ia juga meminta perhatian pemerintah provinsi terhadap banyaknya yayasan pendidikan madrasah yang masih membutuhkan bantuan dana, baik untuk pembangunan fisik, honor tenaga pendidik, maupun biaya operasional pendidikan keagamaan.
“Masyarakat sangat menanti adanya bantuan hibah atau bansos keagamaan dari pemerintah,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Arip Rachman, S.E., M.M., mengakui bahwa persoalan serupa kerap muncul dalam setiap kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakannya di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: Pengawasan DPRD Jabar, Arip Rachman Dorong Perbaikan Infrastruktur Demi Warga Sukarame
“Secara umum, setiap aspirasi Masaraat menjadi catatan khusus dan akan kami bawa ke forum-forum provinsi untuk dibahas di DPRD Jawa Barat,” ujar Arip, Senin (26/1/2026).
Namun demikian, Arip menjelaskan bahwa tidak seluruh aspirasi masyarakat menjadi kewenangan langsung Komisi IV DPRD Jabar. Meski begitu, sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap berkewajiban menyampaikan seluruh aspirasi kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.