• Selasa, 29 November 2022

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Gelar FKP Tampung Ide Partisipatif Masyarakat

- Kamis, 24 November 2022 | 19:15 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus, SH, MH memimpin kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka menampung ide partisipatif dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.  (Dede Farhan Kamil)
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus, SH, MH memimpin kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka menampung ide partisipatif dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. (Dede Farhan Kamil)

Mediapriangan.com - Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam rangka penegakan hukum secara berkeadilan di bidang pidana dan perdata, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya gelar Forum Konsultasi Publikasi (FKP), Rabu, 24 November 2022. 

FKP dilaksanakan di gedung aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, dengan menghadirkan aparat kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tasikmalaya, ormas kepemudaan, tokoh pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta media.

FKP adalah dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. 

Baca Juga: Teks Pidato Hari Guru Nasional 2022 Resmi Kemdikbud, untuk Amanat Pembina Upacara Saat Upacara HGN

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus, SH, MH mengatakan, kegiatan FKP diselenggarakan dengan membangun komunikasi dua arah. 

Masyarakat ucap dia, dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara layanan publik atas layanan yang diterima. 

Kegiatan FKP ini juga terang dia, dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat peraturan pemerintah (PP) nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Baca Juga: Ratusan Orang Meninggal, Ribuan Warga Terluka dan Mengungsi, Pemda Ciamis Kirim Bantuan Korban Gempa Cianjur

Kemudian kata dia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di unit penyelenggaraan pelayanan publik.

Halaman:

Editor: Dede Farhan Kamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X