Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Gelar FKP Tampung Ide Partisipatif Masyarakat

Mediapriangan.com - Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam rangka penegakan hukum secara berkeadilan di bidang pidana dan perdata, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya gelar Forum Konsultasi Publikasi (FKP), Rabu, 24 November 2022. 

FKP dilaksanakan di gedung aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, dengan menghadirkan aparat kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tasikmalaya, ormas kepemudaan, tokoh pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta media.

FKP adalah dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. 

Baca Juga: Teks Pidato Hari Guru Nasional 2022 Resmi Kemdikbud, untuk Amanat Pembina Upacara Saat Upacara HGN

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus, SH, MH mengatakan, kegiatan FKP diselenggarakan dengan membangun komunikasi dua arah. 

Masyarakat ucap dia, dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara layanan publik atas layanan yang diterima. 

Kegiatan FKP ini juga terang dia, dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat peraturan pemerintah (PP) nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Baca Juga: Ratusan Orang Meninggal, Ribuan Warga Terluka dan Mengungsi, Pemda Ciamis Kirim Bantuan Korban Gempa Cianjur

Kemudian kata dia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di unit penyelenggaraan pelayanan publik.

"FKP ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat (publik)," kata Ramadiyagus. 

Dia melanjutkan, dalam FKP ini antaralain melakukan pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Baca Juga: Musibah Gempa Cianjur Telan Korban Ratusan Orang Meninggal Dunia, Berbagai Daerah di Jawa Barat Kirim Bantuan

"Adapun manfaat FKP adalah, menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik," ujar Ramadiyagus. 

Kemudian kata dia, untuk meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, memperoleh masukan dari publik dalam rangka perumusan/perbaikan kebijakan.