Kasus Pemberlakuan Darurat Militer di Korea Selatan yang Tuai Sorotan Dunia Internasional, Simak 3 Fakta Terbaru

Meskipun ketegangan semakin tinggi, Majelis Nasional tetap mengambil posisi untuk menentang situasi darurat militer itu hingga 190 dari 300 anggota parlemen Korsel menyatakan deklarasi darurat militer Presiden Yoon tidak sah.

Skandal Korupsi hingga RUU Pemerintah Korsel

Terdapat skandal yang melibatkan Yoon sebelum peristiwa penerapan darurat militer di Korsel tersebut.

Yoon berada dalam posisi terpojok saat pihak oposisinya memenangkan parlemen pada April 2024 lalu.

Baca Juga: Sandra Dewi Absen dalam Sidang Lanjutan Tuntutan Korupsi Harvey Moeis, Pernah Protes Saat Hartanya Disita Kejagung

Pemerintah di bawah kepemimpinan Yoon tidak dapat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang diinginkan pihaknya.

Yoon malah dipaksa untuk memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.

Di sisi lain, Yoon juga mengalami penurunan peringkat persetujuan yang mencapai 17 persen suara.

Penurunan persetujuan itu juga tidak terlepas dari skandal korupsi di Korsel pada tahun 2024, salah satunya soal tudingan manipulasi saham dan skandal gratifikasi tas Dior yang diterima Ibu Negara.

Baca Juga: Dilema Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Presiden, Sunhaji Belum Ikhlas, Deddy Corbuzier Memberi Dukungan

Pejabat Korsel Undur Diri Secara Massal

Kasus darurat militer ini juga membuat para menteri hingga staf presiden mengundurkan diri.

Para pejabat Korsel yang mengundurkan diri di antaranya: Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, hingga Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon.

Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong Hyun juga mengajukan pengunduran diri serupa dan menyesali adanya darurat militer tersebut.

"Saya sangat menyesalkan dan bertanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran publik (Korsel)," ungkap Hyun dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, 7 Desember 2024.*