Prabowo Ingin Hemat Rp15 Triliun dari Dana Perjalanan Dinas Luar Negeri, Para Menteri Malah Ajukan Tambahan Anggaran

Baca Juga: Penyebarluasan Perda No. 9 Tahun 2023, Anggota DPRD Jawa Barat H. Arip Rachman Tekankan Pentingnya Kesadaran Pajak

Berikut ini para menteri yang sudah memberikan kode agar anggaran kementeriannya ditambah oleh Prabowo:

Menteri Hak Asasi Manusia

Pada 22 Oktober 2024 lalu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai pernah mengungkap keinginannya untuk menambah anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun.

Natalius Pigai menilai anggaran Rp64 miliar untuk Kementeriannya saat ini tidak cukup untuk mewujudkan visi Prabowo di bidang HAM.

"Tim transisi rombak itu anggaran dari hanya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Tidak bisa, tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," tegas Menteri HAM di Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024 lalu.

Baca Juga: Kasus Ejekan Gus Miftah ke Penjual Es Teh, Boy Candra Soroti Permintaan Maaf yang Tak Sepenuhnya Hilangkan Luka

Pria kelahiran Papua itu menyebut Prabowo memiliki alasan khusus untuk memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM.

Oleh sebab itu, rencana besar yang dimiliki oleh sang Presiden perlu didukung dengan anggaran yang tidak sedikit.

"Kenapa Presiden (Prabowo) mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin," tegas Natalius Pigai.

Menko Pemberdayaan Masyarakat

Pada 7 November 2024, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin berharap mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025 dapat mencapai Rp100 triliun.

Baca Juga: Gus Miftah Sebut 'Goblok' ke Penjual Es Teh Bakul, Ini 4 Fakta Kontroversi yang Bikin Heboh hingga Permintaan Maaf

Cak Imin menuturkan, tambahan anggaran untuk Bansos 2025 itu dapat berasal dari upaya pemerintah menutup segala kebocoran APBN.

Menko PM berharap upaya penutupan kebocoran APBN itu sukses sehingga dapat menambah anggaran untuk Bansos pada tahun 2025 mendatang.