Baru Menjabat, Mendiktisaintek Langsung Gas! Pastikan UKT Gak Naik dan Minta Kampus Transparan ke Mahasiswa

"Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendorong dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo, yakni menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Dewa 19 Tampil di Launching Logo Kementerian PKP saat Efisiensi Anggaran, Ahmad Dhani Sebut Tak Minta Bayaran

Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Mendiktisaintek Fauzan dan Stella Christie, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang, serta seluruh Direktur Jenderal di lingkungan Kemdiktisaintek.

Dalam pertemuan tersebut, para rektor menyampaikan berbagai saran konstruktif untuk meningkatkan layanan bagi dosen dan mahasiswa, khususnya dalam optimalisasi sistem informasi di Kemendiktisaintek.

Menkeu Larang Kenaikan UKT

Sebelum keputusan tidak adanya kenaikan UKT diumumkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan larangan bagi perguruan tinggi untuk menaikkan biaya kuliah.

Baca Juga: Pink Spiders Ganas! Libas Hillstate 3-0, Kim Yeon-kyung dkk Panen Poin, Cek Update Top Skor Liga Voli Putri Korea 2025

Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat 14 Februari 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan bagi PTN untuk menaikkan UKT.

Ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran hanya berdampak pada aspek non-akademik, seperti seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan alat tulis, sehingga tidak seharusnya berpengaruh pada biaya pendidikan mahasiswa.

"Langkah ini tidak boleh. Saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait UKT," tegas Sri Mulyani.

Baca Juga: Pink Spiders Masih Tak Terbendung! Hyundai Hillstate Kena Sapu Bersih, Juara Liga Voli Putri Korea Makin Dekat

Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan mengkaji secara detail anggaran operasional perguruan tinggi guna memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengganggu kegiatan akademik.

Perguruan tinggi tetap harus menjalankan fungsinya dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Selain itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman.