Hasan Nasbi Tegaskan Isu Reshuffle Kabinet Hanya Presiden Prabowo yang Tahu dan Putuskan Bukan Tebakan Publik

Mediapriangan.com - Isu perombakan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju kembali jadi perbincangan hangat publik. Namun pihak Istana mengingatkan bahwa seluruh keputusan reshuffle berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa publik tidak seharusnya berspekulasi lebih jauh soal pergantian menteri, karena hanya Presiden yang memiliki kewenangan penuh atas hal tersebut.

“Hanya Presiden yang tahu (soal reshuffle). Karena ini hak prerogatif Presiden,” kata Hasan dalam keterangan persnya di Kantor PCO, Jakarta, Senin 3 Juni 2025.

Baca Juga: Fahri Hamzah Tegaskan Rumah Subsidi Harus Tipe 36 Sesuai Standar PBB dan SDGs Luas Minimal 7,2 Meter Persegi per Orang

Hasan menyampaikan bahwa Presiden tentu memiliki penilaian mendalam terhadap kinerja para menteri. Apakah seorang menteri akan dipertahankan atau diganti, semuanya ditentukan melalui evaluasi yang menyeluruh.

“Ini (menteri) masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh,” lanjut Hasan.

Ia pun mengingatkan bahwa semua kabar reshuffle yang beredar saat ini belum memiliki landasan resmi.

Baca Juga: Tersinggung Tak Dipinjami Uang, Karyawan Bunuh Bos Toko Sembako di Bekasi dan Rampas Uang Puluhan Juta Lalu Kabur

“Sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden. Orang yang di luar nebak-nebak saja,” ujar Hasan, menanggapi derasnya spekulasi soal pergantian sejumlah nama dalam kabinet.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani juga ikut dimintai tanggapannya terkait rumor pencopotan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang belakangan ramai dibicarakan.

Muzani mengaku belum mendapat informasi resmi tentang hal itu.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Naik Lagi, Menkes Sebut Varian Tak Mematikan, Masyarakat Tak Perlu Panik Berlebihan

"Saya nggak dengar (soal pencopotan Pak Budi)," ucap Muzani usai mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025.

Menurut Muzani, reshuffle adalah hak Presiden sepenuhnya dan tidak perlu didramatisasi.