PLN Kebanjiran Listrik, Rugi Rp 44 Triliun pada 2024, Ribuan Desa Masih Gelap dan Investor EBT Enggan Masuk

Mediapriangan.com - Lampu-lampu di Jakarta dan kota-kota besar lain menyala terang setiap malam, mal dan gedung perkantoran tak pernah kehabisan pasokan listrik. Namun di balik terangnya negeri, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) justru menghadapi persoalan serius: kelebihan pasokan listrik atau oversupply.

Fenomena ini bukan hal baru. Sejak 2015 PLN terus dibayangi surplus daya, dan pada 2024 jumlahnya mencapai 37,6 ribu gigawatt-jam (GWh) menurut laporan Transisi Energi Berkeadilan yang terbit Agustus 2025.

“Kerugian operasional PLN ditaksir mencapai Rp 44,1 triliun pada 2024,” tulis laporan itu, seperti dikutip pada 25 September 2025.

Baca Juga: RUPTL 2025-2034 PLN Disebut Paling Hijau, Namun Mayoritas Energi Terbarukan Baru Masuk Sistem Setelah 2030

Kontrak Take-or-Pay Bikin PLN Tekor

Masalah menjadi rumit karena kontrak PLN dengan pembangkit swasta bersifat take-or-pay, PLN wajib membeli listrik yang dihasilkan, mau terpakai atau tidak.

“Jadi meski listrik itu akhirnya tidak terserap, PLN tetap harus bayar,” kata Alexandra Aulianta, peneliti dari Trend Asia dalam opini yang dipublikasikan Katadata, 24 Juni 2024.

Dampaknya sangat terasa. Setiap 1 gigawatt listrik tak terpakai bisa membuat PLN rugi hingga Rp 3 triliun. Kelebihan 6 GW berarti kerugian sekitar Rp 18 triliun.

Baca Juga: Mulai 5 Juni 2025, Diskon Listrik 50 Persen Kembali Diberlakukan Khusus untuk Pelanggan PLN 450 VA dan 900 VA

“Uangnya betul-betul terbuang, sementara masih ada ribuan desa yang bahkan belum berlistrik,” ujar Alexandra.

Menurut data Trend Asia, sekitar 4.400 desa di pelosok Indonesia masih hidup tanpa listrik. Kondisi ini kontras dengan wilayah Jawa dan Sumatra yang justru mengalami kelebihan pasokan.

Upaya Pemerintah dan PLN

Dadan Kusdiana, saat itu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, mengakui oversupply mencapai 40 persen atau sekitar 6 GW.