Komite Reformasi Polri Resmi Dibentuk, Punya Waktu 6 Bulan Jawab Tuntutan Demo Agustus dan Perbaiki Kepercayaan Publik

Baca Juga: Kontroversi Hera Lubis vs Ferry Irwandi Makin Panas, Laporan Polisi Dilayangkan dan Publik Tunggu Respons Resmi

Keterlibatan Sipil Jadi Harapan

Keterlibatan masyarakat sipil dianggap sebagai poin penting. Kapolri menekankan pentingnya masukan publik untuk membangun Polri yang transparan.

“Berbagai temuan dan identifikasi masalah akan kami sampaikan secara terbuka. Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi internal,” ujar Sigit.

Meski demikian, sebagian kalangan masih skeptis, mengingat pengalaman masa lalu yang sering kali hanya berakhir pada wacana tanpa tindakan nyata.

Baca Juga: Host Live Streaming Jadi Primadona Pasar Kerja 2025, Ribuan Lowongan Terbuka dan Gaji Capai Rp5 Juta per Bulan

Anggota Diumumkan Oktober 2025

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa daftar anggota komite akan diumumkan paling lambat pertengahan Oktober 2025.

“Kita tunggu beliau Presiden kembali dari luar negeri, dan saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober sudah akan diumumkan komisi reformasi kepolisian itu,” ujarnya.

Pembentukan Komite Reformasi Polri ini menjadi ujian awal bagi pemerintah: seberapa kredibel figur yang dipilih akan menentukan keseriusan agenda reformasi. Publik kini menunggu apakah langkah ini mampu menghadirkan Polri yang lebih akuntabel, profesional, dan benar-benar berpihak pada rakyat.***