Aliansi Gizi Gugat BGN, Kritik Roll Back, Klaim Jual Beli Titik Dapur, hingga Tuntut Pencopotan 6 Pejabat

Mediapriangan.com - Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN) melayangkan lima tuntutan tegas yang mereka klaim sebagai bentuk dorongan perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tuntutan tersebut disampaikan Ketua Umum Aliansi Pemantau Program BGN, Ahmad Yazdi, dan kini viral di media sosial.

Dalam pernyataannya, Yazdi menyoroti berbagai persoalan mulai dari pencopotan enam pejabat fungsional, kebijakan rollback mitra dapur, hingga klaim adanya praktik jual beli titik dapur. Aliansi juga menilai kinerja verifikator MBG di lapangan perlu evaluasi menyeluruh.

Baca Juga: Viral Menu Pangsit dan Kentang Program MBG Depok: Sisa Makanan, Klarifikasi SPPG, hingga Sidak BGN

“Kami melayangkan surat tuntutan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini suratnya sudah kami sampaikan Kesekretariatan Negara, sudah diterima juga,” ujar Ahmad Yazdi dalam keterangan persnya pada Rabu, 8 Oktober 2025.

1. Desak Pencopotan 6 Pejabat BGN

Yazdi menyebutkan enam pejabat yang diminta mundur atau dicopot dari jabatannya, yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, Tigor Pangaribuan, Ari Santoso, Ricola Febri, Redy Hendra Gunawan, dan Sony Sonjaya.

“Kenapa nama-nama tersebut kami usulkan, karena kami memandang dan melihat bahwa nama-nama itu adalah benalu yang jelas dan nyata di BGN,” ucap Yazdi.

Baca Juga: 18 Gubernur ‘Geruduk’ Menkeu Purbaya, Desak TKD Tak Dipotong hingga Usulan Gaji ASN Ditanggung Pemerintah Pusat

2. Tuntutan Pengawasan Ketat Cegah Keracunan

Aliansi juga menyoroti kasus keracunan makanan MBG yang terjadi di beberapa dapur aktif. Mereka meminta BGN memperkuat pengawasan serta meningkatkan etos kerja demi menjamin keamanan pangan.

“Permasalahan keracunan yang terjadi pada dapur gizi di wilayah Indonesia ini terjadi pada dapur yang sudah jalan,” ujarnya.

3. Kritik Pedas Kebijakan Roll Back

Kebijakan rollback terhadap 5.000 mitra dapur MBG menjadi salah satu sorotan utama. Dalam kebijakan tersebut, mitra yang tidak beraktivitas lebih dari 20 hari dikembalikan ke tahap pengajuan.