“Sudah oke antarpemerintah, tiba-tiba ada usul perubahan dari Pemerintah Indonesia, turun angkanya menjadi 5,5 miliar tapi bunganya naik jadi 2 persen dari 0,1 persen. Itu keanehan sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyinggung peran Ignasius Jonan yang kala itu menolak proyek tersebut hingga akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan.
“Pak Jonan tidak setuju, lalu diberhentikan. Apakah itu salah? Tidak. Itu hak prerogatif presiden, lalu ganti menteri dan jalan proyek itu,” paparnya.
Mahfud menilai, KPK seharusnya memiliki inisiatif untuk melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi.
“Kalau memang KPK menganggap perlu mendapat laporan, ya sumber utamanya kan bisa dipanggil. Inisiatif KPK memanggil dong, dia bisa mendatangi juga, diam-diam nanya sumbernya,” katanya dalam video lain di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (21/10/2025).
“KPK ini agak aneh minta laporan, tapi kadang kalau laporan yang masuk digubris. Udah banyak tuh, laporan yang masuk. Giliran gini yang nggak wajib lapor, orang disuruh lapor,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Mahfud MD menegaskan dirinya siap memberikan keterangan bila diperlukan dalam penyelidikan proyek Whoosh, meski tidak berencana membuat laporan resmi.
Pihak KPK sendiri menyatakan masih dalam tahap pengumpulan informasi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.***
Artikel Terkait
Kereta Cepat Whoosh Terlambat hingga 50 Menit, PT KCIC Sebut 50 Gangguan Akibat Layang-layang di Dekat Rel Kereta Cepat
Akar Kontroversi Proyek Whoosh, Keputusan Pindah dari Jepang ke China, Skema B2B Dinilai Jadi Beban Panjang
China Buka Suara Soal Utang Proyek Whoosh, Siap Lanjutkan Kerja Sama Meski Indonesia Tegas Tolak Pakai APBN
AHY Bongkar Pertimbangan Berat di Balik Rencana Rute Whoosh Jakarta Surabaya, Sentil Soal Utang dan Pemerataan Wilayah
Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh Kian Panas, Mahfud MD Desak KPK Tak Tunggu Laporan, Biaya 3 Kali Lipat dari China
Utang Whoosh Bengkak Rp75 Triliun, Harris Turino Desak Audit Forensik dan Reformasi Sistem Pengadaan Proyek Nasional