Mediapriangan.com - Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Hal ini mendapat perhatian Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Menurut Cak Imin, Gus Dur memiliki peran sentral dalam memperkuat demokrasi Indonesia, yang tak lepas dari nilai-nilai pesantren yang ia terapkan sepanjang hidupnya.
“Demokrasi tidak akan bisa dimaknai sebagai jalan kemajuan kalau tidak ada rujukan khazanah-khazanah ilmu-ilmu pesantren hari ini,” ujar Cak Imin dalam acara penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) di Jakarta Pusat, Minggu, 9 November 2025.
“Subkultur pesantren memberi makna dan warna, demokrasi kalau tidak ada Gus Dur, tidak akan kuat di Tanah Air,” tambahnya.
Cak Imin juga mengingatkan para santri untuk tetap bertanggung jawab pada demokrasi yang ada saat ini. Menurutnya, hasil demokrasi akan memberi manfaat atau kerugian bagi bangsa tergantung pada kesadaran generasi muda.
“Gus Dur diusulkan menjadi pahlawan tentu kita bangga bersyukur. Terima kasih karena memang demokrasi tumbuh kuat dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur,” imbuhnya.
Baca Juga: Sambut 2026, Akademisi Tasikmalaya Sebut KUHP Nasional Tegas pada Perbuatan, Humanis pada Pemulihan
Soal polemik usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto, Cak Imin enggan berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Gelar.
“Siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Gelar. Saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada dewan kehormatan dan gelar, kita tunggu saja,” tegas Cak Imin.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan pengumuman resmi tokoh yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional akan dilakukan pada Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Baca Juga: Hukum Berganti Wajah, Polres dan Kejari Kabupaten Tasikmalaya Bersiap Jalankan KUHP Nasional
“Prosesnya berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke Kemensos, kemudian ke Dewan Gelar, dan Dewan Gelar yang melapor kepada Presiden,” jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa meski Soeharto dan Gus Dur masuk daftar usulan, keputusan akhir tetap menunggu pengumuman resmi Presiden Prabowo.