Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi ICCN dalam memberikan rekomendasi kepala daerah dengan rekam jejak HAM terbaik untuk menjadi delegasi lokal ke forum dunia Korea Selatan.
Melalui kemitraan ini, ICCN yang diwakili oleh jajaran pengurus seperti Executive Committee Dimas hingga Dewan Pakar Tatty Apriliana, berkomitmen membuktikan bahwa prinsip kota kreatif dan perlindungan hak asasi manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan modern.***