Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebakaran, tetapi juga oleh tingkat kedaruratan dan kebutuhan penanganannya.
Dalam situasi karhutla, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa upaya pemadaman berlangsung efektif, sementara dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat ditangani secara memadai.
Baca Juga: Karhutla Kaltim dan Kalbar Ganggu Sekolah, Asap Picu ISPA hingga Pembelajaran Daring
Dampak Kabut Asap Jadi Perhatian
Di tengah belum ditetapkannya status bencana nasional, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan karhutla. Data mengenai luas lahan terbakar, kualitas udara, serta jumlah warga yang terdampak menjadi bagian penting untuk mengetahui situasi di lapangan.
Keterbukaan informasi juga dapat membantu masyarakat memahami tingkat risiko dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi paparan asap.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup dinilai hanya dari status bencana yang ditetapkan pemerintah. Efektivitas pemadaman, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan warga dari dampak kabut asap juga menjadi aspek penting.
Selama kebakaran dan kabut asap masih berdampak pada masyarakat, pemerintah perlu memastikan respons di wilayah terdampak berjalan sesuai kebutuhan, terlepas dari apakah karhutla telah ditetapkan sebagai bencana nasional atau belum.***