Mediapriangan.com - DPRD Kota Tasikmalaya menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang III tahun 2021-2022 dan persetujuan atas rekomendasi DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2021, Senin (9/5/2022) .
Ketua DPRD H Aslim sekaligus pimpinan rapat paripurna mengatakan, dari seluruh rekomendasi yang sudah disampaikan oleh panitia khusus (Pansus) LKPJ, ada satu hal paling krusial terkait kondisi RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Dia menegaskan, setiap persoalan dan rekomendasi dari Pansus LKPJ yang telah menjadi ketetapan DPRD, sejatinya menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk diperbaiki.
"Kita ketahui bersama pembenahan RSUD dr Soekardjo ini menjadi PR kita semua. Bagaimana RS plat merah ini lebih maksimal ke depan," kata Aslim.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dede Muhammad Muharam meminta, agar Pemkot lebih peka menyikapi kondisi RSUD dr Soekardjo saat ini.
"Segera tunaikan kewajiban Pemkot untuk membayar tunggakan ke RSUD yang jumlahnya mencapai Rp 12 Miliar. Hal ini tidak lain, agar kinerja rumah sakit bisa lebih maksimal," ujar Dede.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra Dodi Ferdiana mendesak agar kerjasama operasional (KSO) dengan sejumlah rekanan pengusaha penyedia sejumlah layanan kesehatan, ditinjau ulang.
"Begitu juga dalam pengelolaan RSUD Dr Soekardjo, ketersediaan obat harus jadi perhatian serius," kata Dodi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf mengatakan, pemerintah daerah tengah mengkaji sejumlah kebijakan yang diterapkan RSUD dr Soekardjo, salah satunya soal KSO.
Menurut dia, KSO ini dibuat ketika rumah sakit tidak bisa memenuhi pembiayaan sendiri. Maka boleh dilakukan kerjasama, tapi kerjasama tersebut harus saling menguntungkan.
"Sekarang tinggal ditinjau lagi, mana KSO yang perlu direvisi. Maka perlu diinventarisir dulu, saya menunggu laporan dari dewan pengawas, mana saja KSO yang perlu direvisi dan sudah habis kontrak. Kita evaluasi serta dicari alternatif lain untuk solusinya ," ujar M Yusuf.
Yang habis kontrak lanjut dia, agar segera di putus. Kalau memang harus diperpanjang maka bisa dicarikan alternatif lain.
"Contohnya laboratorium, kontraknya kan sudah habis, saya berharap nanti pihak RS kerjasamanya dengan BUMN, agar lebih enak," kata dia.
Termasuk terkait dengan stok obat, M Yusuf mengaku sudah berbicara dengan beberapa BUMN yang bergerak di bidang itu, dan mereka siap menyuplai obat ke RS tanpa batas.
