Efisiensi Anggaran 2025, Komisi II DPRD Jabar Minta Program Prioritas Tidak Dipangkas Demi Kepentingan Masyarakat

Mediapriangan.com - Komisi II DPRD Jabar menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan Komisi II DPRD Jabar ini mencuat dalam evaluasi pelaksanaan program APBD 2024 serta perencanaan RAPBD 2025.

Baca Juga: BBM Subsidi Bakal Dihapus? DPR RI Bantah Keras, Tenang, Subsidi Itu Masih Melekat dan Pemerintah Tetap Lindungi Rakyat!

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, menyatakan bahwa efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah.

Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi efektivitas program prioritas yang telah dirancang demi kesejahteraan masyarakat.

"Efisiensi ini dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang telah mendapat persetujuan DPR. Namun, penting untuk memastikan efisiensi ini tidak memangkas program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat," ujar Bambang usai kunjungan ke satuan pelayanan Pengembangan Industri Rotan di Kabupaten Cirebon, pada Selasa, 25 Februari 2025.

Baca Juga: Inpres 1/2025 Diimplementasikan di Jabar, Efisiensi Anggaran Jadi Fokus DPRD Kabupaten Kolaka dan DPRD Jawa Barat

Bambang menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia meminta mitra kerja Komisi II untuk mendiskusikan secara mendalam rincian anggaran dalam rapat kerja yang akan diagendakan selanjutnya.

"Kami meminta mitra kerja Komisi II untuk menyajikan dan mendiskusikan secara rinci anggaran yang akan digunakan, sehingga efisiensi yang diterapkan tidak berdampak negatif pada efektivitas program," jelasnya.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Bahas Dampak Inpres 1/2025 dengan DPRD Bogor, Kaur, dan Solok, Efisiensi APBD Jadi Sorotan

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.