DPRD Jawa Barat Bahas Optimalisasi Aset Daerah dan Kinerja BUMD dalam Studi Banding dengan DPRD DKI Jakarta

Mediapriangan.com - DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dalam rangka studi banding terkait tata kelola aset daerah.

Pertemuan ini membahas strategi optimalisasi aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai masih belum dikelola secara maksimal.

Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat, Sugianto Nangolah, menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Baca Juga: KPU Kabupaten Tasikmalaya Gelar Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Pengganti, 15 Dokter Spesialis Dilibatkan

Sugianto menyoroti beberapa aset yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, seperti gedung bioskop peninggalan Belanda di Cimahi yang disewakan dengan harga yang dinilai tidak sebanding dengan nilai ekonomisnya.

“Jika aset tidak dapat dikelola dengan optimal, maka sumber pendapatan daerah menjadi terbatas. Contohnya, gedung bioskop di Cimahi yang memiliki lokasi strategis, tetapi hanya disewakan seharga Rp600 juta per tahun.

Ini jelas tidak sebanding dengan potensi nilai asetnya,” ujar Sugianto Nangolah dalam pertemuan di Ruang Musyawarah DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis, 13 Maret 2025.

Baca Juga: Ekspor Anyaman Mendong ke Amerika Serikat dan Jerman, Sekda Kota Tasikmalaya Sebut Ini Bukti Daya Saing Produk Lokal

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap skema Build Operate Transfer (BOT), seperti pada lapangan golf Bandung Giri Gahana (BGG), agar kontribusi setoran kepada pemerintah bisa lebih optimal.

“Setiap aset yang dimiliki Jawa Barat harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan nilai ekonominya bisa dimaksimalkan demi kepentingan daerah,” tambahnya.

DPRD Jawa Barat saat menerima kunker dari DPRD DKI Jakarta dalam mengbahas optimalisasi aset daerah dan kinerja BUMD di Kota Bandung, pada Kamis, 13 Maret 2025. (Humas DPRD Jabar)

Dalam kesempatan yang sama, Bapemperda DPRD Jawa Barat juga membahas upaya optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu gagasan yang diusulkan adalah penerapan mekanisme reward and punishment bagi para direktur BUMD, guna memastikan bahwa perusahaan daerah benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD.