Belum Waktunya! Komisi III DPR Tolak Legalisasi Kasino, Soroti Kultur Bangsa dan Prioritas Lawan Korupsi

Mediapriangan.com - Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali mencuat dan memantik pro dan kontra. Salah satu suara penolakan tegas datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, yang menyatakan bahwa legalisasi perjudian belum layak diterapkan di Indonesia saat ini.

Dalam keterangannya kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Juni 2025, Hasbiallah menyebut bahwa pemerintah masih memiliki banyak pilihan lain untuk menambah pendapatan negara tanpa harus melegalkan kasino.

"Belum waktunya kita untuk mendapatkan income negara itu," ujar Hasbiallah.

Baca Juga: Polemik Tambang Raja Ampat Makin Panas, Komisi III DPR Desak Aparat Usut Dugaan Pelanggaran Tanpa Pandang Bulu

Ia menyarankan agar negara lebih serius mengoptimalkan sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, alih-alih membuka ruang untuk industri perjudian.

"Ada jalan yang lain, yaitu kita kuatkan penegak hukumnya untuk merampas duit-duit yang ada di korupsi itu," lanjutnya.

Menurutnya, sektor sumber daya alam pun masih bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak penerimaan negara, asalkan dikelola dengan lebih ketat dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Disambut Teriakan Warga Pulau Gag, Menteri Bahlil Diminta Tak Tutup Tambang Nikel yang Jadi Sumber Nafkah

"Masih banyak yang bisa kita potensikan. Misalnya dari hasil alam itu lebih diperketat," jelas politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Lebih dari itu, Hasbiallah juga menegaskan bahwa nilai-nilai budaya Indonesia berbeda dengan negara-negara yang telah melegalkan praktik judi, sehingga pendekatan semacam itu tidak tepat diterapkan di Tanah Air.

"Kalau menurut saya tidak perlu, karena kultur kita berbeda," tegasnya.

Baca Juga: Ditelepon Langsung PM Kanada, Presiden Prabowo Diundang Hadiri KTT G7 di Kanada, Bukti Indonesia Diakui Dunia

Dengan pernyataan ini, Hasbiallah menunjukkan sikap yang konsisten dalam menolak rencana legalisasi kasino.

Ia menekankan pentingnya menjaga karakter bangsa sekaligus mengarahkan kebijakan fiskal negara ke arah yang lebih produktif dan sesuai dengan jati diri Indonesia.***