Mediapriangan.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembangunan daerah.
Melalui berbagai kegiatan dialog dan kunjungan kerja ke daerah-daerah, DPRD Jabar berupaya mengedukasi masyarakat tentang fungsi vital pajak sekaligus mengajak mereka aktif mengawal penggunaan dana publik.
Salah satunya dilakukan oleh anggota DPRD Jabar H. Arip Rachman S.E., saat melakukan kunjungan ke Desa Sukasenang, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu, 19 Oktober 2025.
Dalam kegiatan yang dikemas dalam bentuk dialog pembangunan itu, masyarakat diajak memahami bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk layanan publik dan infrastruktur.
“Kesadaran pajak adalah fondasi pembangunan. Tanpa pajak, sulit bagi pemerintah untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, atau menyediakan fasilitas kesehatan. Kami ingin masyarakat menyadari bahwa pajak bukan beban, tetapi investasi bersama untuk kemajuan daerah,” ujar Arip.
Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengandalkan penerimaan pajak daerah untuk membiayai sejumlah program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, DPRD menilai masih diperlukan peningkatan literasi pajak, terutama di wilayah pedesaan.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak kerap menjadi kendala. Tak jarang, masih muncul persepsi bahwa pajak hanya menguntungkan pemerintah, bukan rakyat.
Untuk itu, DPRD Jabar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi pajak di berbagai lapisan masyarakat.
“Kami mendorong agar edukasi pajak dilakukan lebih menyeluruh. Ketika masyarakat tahu kemana pajak mereka digunakan, rasa tanggung jawab dan kepatuhan akan meningkat,” tambahnya.
Artikel Terkait
Evaluasi Besar Program MBG, Said Abdullah Usul Kantin Sekolah Jadi Dapur, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius
Firnando Ganinduto Dorong Transparansi Reklamasi Tambang BUMN, Komisi VI DPR Segera Lakukan Pengawasan Lapangan
Komisi IX DPR Kritik Program MBG, Target Penerima Manfaat Belum Tepat, Kasus Keracunan Masih Jadi Sorotan
Usulan UU Makan Bergizi Gratis, Legislator Dorong Regulasi Kuat, BGN Dukung di Tengah Polemik Kasus Keracunan
Gugat Uang Pensiun Seumur Hidup DPR ke MK, Publik Protes Pajak untuk Wakil Rakyat, Dasco dan Puan Angkat Bicara
Pesantren Ternyata Bukan Sekadar Tempat Belajar Ilmu Agama, Ini Kata Anggota DPRD Jabar Didi Sukardi