Mediapriangan.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Firnando Hadityo Ganinduto, menyoroti praktik reklamasi tambang oleh BUMN yang dianggap belum sepenuhnya transparan.
Menurut Firnando, reklamasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab strategis perusahaan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat sekitar.
“Kami di Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat akan menjadwal kunjungan spesifik langsung untuk memastikan reklamasi berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Firnando dalam rapat Komisi VI DPR RI pada Senin, 30 September 2025.
Firnando menegaskan, reklamasi harus dilaksanakan secara konkret dan berkelanjutan.
BUMN pertambangan memiliki peran penting untuk menunjukkan bahwa praktik bisnis mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Politikus Golkar itu menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. “Penting adanya verifikasi langsung agar hasil reklamasi benar-benar terlihat dan dirasakan manfaatnya,” katanya.
Baca Juga: Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Kakak Selamat, Adik Tewas Tertimpa Reruntuhan Bangunan Ponpes
Keberhasilan reklamasi, lanjut Firnando, menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN dalam mengelola sumber daya negara.
Dengan reklamasi yang baik, BUMN tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.
Firnando menilai pengawasan lapangan dan transparansi pelaporan merupakan langkah krusial agar reklamasi tambang tidak sekadar formalitas, tetapi memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan reputasi BUMN.***
Artikel Terkait
Misbakhun Dorong Tarif PPN Turun Jadi 10 Persen, Janji Rakyat Kecil Bisa Tersenyum dan Sektor Riil Lebih Bergairah
Suara DPR ke Nusron Wahid, Desak Pajak 60 Keluarga Kaya Penguasa Tanah Harus Naik, Negara Wajib Hadir
Mayoritas PAC PDIP Kebumen Usulkan Mbak Pinka, Putri Puan Maharani, Jadi Kandidat Ketua DPD PDIP Jawa Tengah
Rieke Diah Pitaloka Sindir Tukin Kemenkeu 300 Persen, Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Gaji Lembaga Negara
Komisi III DPR Ingatkan TNI Soal Laporan ke Ferry Irwandi: Supremasi Sipil dan HAM Harus Dihormati
RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan Usai Aksi 17 Plus 8, DPR Janji Selesaikan dalam 1 Tahun, Publik Pantau Ketat
DPR Usul Warga RI Hanya Punya 1 Akun Medsos, Disebut Bisa Redam Buzzer tapi Picu Perdebatan Soal Kebebasan
DPRD dan Eksekutif Kabupaten Tasikmalaya Sahkan APBD Perubahan 2025, Prioritaskan Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga
Evaluasi Besar Program MBG, Said Abdullah Usul Kantin Sekolah Jadi Dapur, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius
Misteri Kematian Diplomat Arya Daru, DPR Desak Investigasi Independen hingga Ekshumasi Demi Transparansi