Puan Maharani Minta Pejabat Daerah Introspeksi Diri Usai OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid

Mediapriangan.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin, 3 November 2025.

Puan menilai kasus OTT KPK terhadap Gubernur Riau harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat daerah untuk lebih berhati-hati dan berintegritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menekankan pentingnya sikap introspektif di kalangan penyelenggara negara agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi, seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun, untuk lebih bisa mawas diri,” ucap Puan Maharani di hadapan awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Baca Juga: KPK OTT di Riau, 10 Orang Diamankan Termasuk Pejabat Pemprov, Dugaan Korupsi Dinas PUPR

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu juga menegaskan bahwa DPR RI menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya,” kata Puan menambahkan.

KPK Dalami Kasus OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Provinsi Riau dan mengamankan 10 orang, termasuk penyelenggara negara. Salah satu yang diamankan disebut berasal dari lingkungan pemerintahan provinsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan tersebut. “Benar ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi kepada wartawan pada Senin, 3 November 2025.

Baca Juga: Kejagung Serahkan Penilaian Aset Harvey Moeis ke Badan Pemulihan Aset, Lelang Segera Dilaksanakan

Budi menuturkan, hingga kini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. “Tim masih di lapangan dan terus berprogres jadi nanti kita akan terus update perkembangannya,” katanya.

KPK menyebut operasi ini dilakukan setelah tim penyidik mendapatkan cukup bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat Pemprov.

OTT Pertama terhadap Gubernur di Era Pemerintahan Prabowo

Kasus OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi operasi keenam lembaga antikorupsi sepanjang 2025. Namun, ini merupakan OTT pertama di era pemerintahan Prabowo Subianto yang menyasar seorang kepala daerah tingkat provinsi.