KPK OTT di Riau, 10 Orang Diamankan Termasuk Pejabat Pemprov, Dugaan Korupsi Dinas PUPR

Mediapriangan.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Senin, 3 November 2025. Operasi ini menandai langkah tegas lembaga antirasuah dalam menjaga integritas birokrasi di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pelaksanaan OTT di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk pihak dari unsur penyelenggara negara.

“Benar ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi kepada wartawan pada Senin, 3 November 2025.

“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” lanjutnya.

Baca Juga: Viral Lagi Video Immanuel Ebenezer Serukan Hukuman Mati Koruptor, Publik Singgung Usai Ditangkap KPK OTT Sertifikasi K3

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Riau

Budi menambahkan, tim KPK masih bekerja di lapangan untuk memastikan bukti dan memeriksa pihak-pihak yang diamankan. Menurutnya, lembaga antikorupsi itu tengah menelusuri lebih jauh dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Riau, yang menjadi fokus utama dalam OTT kali ini.

“Tim masih di lapangan dan terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya,” katanya.

“Dari 10 orang tersebut, ada yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara,” sambung Budi.

Baca Juga: Bantah Terjaring OTT, Wamenaker Immanuel Ebenezer Klarifikasi Kasus Rp3 Miliar Bukan Pemerasan Sertifikasi K3

Meski belum mengungkapkan detail perkara, Budi memastikan bahwa operasi ini berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran publik di lingkungan Dinas PUPR.

“Terkait dengan perkaranya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga tim masih terus bergerak,” tutur Budi.

OTT Riau Jadi yang Pertama di Era Pemerintahan Prabowo

Penangkapan di Riau ini menjadi OTT Riau pertama yang melibatkan penyelenggara negara pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini sekaligus menjadi OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang 2025, mempertegas komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.