Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Angkutan dan Tarif Tol Nataru, Menkeu Purbaya Pastikan Berlaku Desember
Sebelum kasus di Riau, KPK juga telah melakukan OTT terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus gratifikasi.
Puan Maharani berharap kejadian ini menjadi momentum bagi para pejabat di semua tingkatan untuk memperkuat komitmen antikorupsi dan menegakkan etika publik. Ia menegaskan, DPR mendukung penuh penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan oleh KPK.
Kasus OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid kini menjadi sorotan publik dan menjadi pengingat penting bahwa integritas pejabat daerah tetap menjadi kunci keberhasilan pemerintahan di era Prabowo Subianto.***
Artikel Terkait
Skandal Bansos Beras Rp200 Miliar, Staf Ahli Mensos Edi Suharto Jadi Tersangka, KPK Tetapkan 5 Pihak
KPK Bongkar Modus Travel Ilegal di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Uang Dikembalikan Hampir Rp100 Miliar
Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Kian Panas, KPK Dalami Aliran Uang, Distribusi Kuota, hingga Fasilitas Jemaah
KPK Buka Alasan Belum Ada Tersangka Kasus Kuota Haji, Ungkap Dugaan Lobi, Jual Beli Kuota, dan Praktik PIHK
Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh Kian Panas, Mahfud MD Desak KPK Tak Tunggu Laporan, Biaya 3 Kali Lipat dari China
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Tapi Tegas Tolak Buat Laporan Resmi
Mahfud MD Desak KPK Selidiki Proyek Whoosh, Sebut Jokowi Bisa Dipanggil untuk Dimintai Keterangan
Desakan Anthony Budiawan ke KPK Soal Proyek Whoosh, Ungkap Dalang Mark Up dan 'Barang Busuk'