HUT Kota Bekasi ke-29, Dedi Mulyadi Soroti Banjir Bekasi dan Minta Penanganan Dipercepat

BEKASI, Mediapriangan.com – Isu banjir Bekasi kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna HUT Kota Bekasi ke-29 yang digelar pada Selasa, 10 Maret 2026. Dalam forum resmi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir Bekasi agar persoalan yang selama ini berulang dapat segera diatasi.

Dalam agenda rapat paripurna HUT Kota Bekasi ke-29 tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa sejumlah perubahan di Kota Bekasi mulai terlihat. Ia menilai kondisi kota kini lebih bersih, ruang terbuka hijau bertambah, dan bangunan liar mulai berkurang.

Meski demikian, Dedi Mulyadi mengingatkan agar upaya pembenahan tidak berhenti sampai di situ. Ia menilai banjir Bekasi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah daerah dan provinsi.

Baca Juga: Viral! Siswa Majalengka Mengadu MBG Cuma Ubi Bakar ke Dedi Mulyadi, Ini Penjelasan SPPG

"Target saya, Bekasi bebas banjir. Tidak boleh lagi beralasan itu urusan BBWS, Kementerian PU dan pusat, bukan lagi berbicara soal kewenangan terus. Sudah saja, kita bereskan dengan Jabar. Kita sinkronkan anggaran," tegasnya.

Pernyataan Dedi Mulyadi tersebut disampaikan dalam rangkaian rapat paripurna HUT Kota Bekasi ke-29 yang juga membahas berbagai persoalan pembangunan daerah, termasuk pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas pendidikan.

Selain persoalan banjir Bekasi, Dedi Mulyadi juga mendorong agar pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan wilayah sekitar dapat bekerja sama mengatasi masalah sosial, terutama terkait kemiskinan dan pendidikan.

Baca Juga: Kapolri Apresiasi Dedi Mulyadi, Larangan Siswa Naik Motor ke Sekolah Dinilai Perkuat Disiplin Pelajar Jabar

Menanggapi pesan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhiyanto Tjahyono menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk menanggulangi banjir Bekasi. Salah satunya melalui pembangunan polder atau embung yang berfungsi menampung air.

Menurutnya, hingga saat ini sudah terdapat tiga polder yang dibangun di beberapa titik sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir Bekasi.

"Rencana pembangunan tanggul terkadang terkendala batas wilayah sehingga kami berharap ada pelepasan aset agar bisa segera kami kerjakan," jelasnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan 250 KK Korban Banjir Ciamis Terima Bantuan Rp5 Juta Tanpa Potongan

Tri Adhiyanto juga berharap dukungan dari pemerintah provinsi dapat mempercepat proses tukar guling aset antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, khususnya di kawasan yang berkaitan dengan penanganan banjir Bekasi.

Selain isu banjir Bekasi, pemerintah daerah juga menyinggung sejumlah proyek infrastruktur lain yang sedang berjalan. Salah satunya adalah pembangunan flyover Bulak Kapal yang saat ini masih berada pada tahap pembebasan lahan.