APBD Ciamis 2027 Tertekan, Pendapatan Diproyeksi Turun 28,42 Persen, Herdiat Minta Anggaran Lebih Selektif

Baca Juga: Kabupaten Ciamis Raih Terbaik II Nasional, UPUBKB Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jadi Andalan Dishub Ciamis

Pelayanan dasar dan penguatan perekonomian daerah menjadi bagian dari agenda yang tetap dipertahankan meskipun kapasitas fiskal menghadapi tekanan.

"Sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat, memperkuat pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Ciamis," ujarnya.

Pembahasan RAPBD Ciamis kemudian berlanjut dengan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Ciamis.

Sembilan fraksi menyatakan persetujuan agar Raperda APBD 2027 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Baca Juga: Pemkab Ciamis Hadapi Evaluasi Pemerintahan Digital 2026, Layanan Publik Diminta Makin Terintegrasi

Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, Herdiat memberikan jawaban atas sejumlah pandangan tersebut. Dalam pemaparannya, arah pembangunan Ciamis tetap ditempatkan pada beberapa sektor utama.

Pendidikan, kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penurunan angka stunting menjadi fokus yang disebut dalam penyampaian jawaban tersebut.

Pada sektor kesehatan, Herdiat menyampaikan cakupan Universal Health Coverage atau UHC masyarakat Ciamis telah mencapai 92,42 persen.

Pemerintah daerah juga menyatakan akan terus meningkatkan cakupan tersebut secara bertahap.

Baca Juga: Festival Literasi Ciamis 2026 Digelar, Herdiat Ingatkan Warga Jangan Berhenti Belajar di Era Digital

Sementara di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalokasikan Anggaran Dana Desa atau ADD sebesar 12,32 persen.

Besaran tersebut disebut berada di atas batas minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Alokasi itu diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk perlindungan sosial, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan stimulan melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema tersebut diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria agar dukungan perbaikan tempat tinggal dapat diberikan secara tepat sasaran.***