Wakil Ketua DPRD Jawa Barat: Perda PDP Upaya Perbaikan Manajemen Distribusi Barang Kebutuhan Masyarakat

Mediapriangan.com - DPRD Jawa Barat sedang melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (PDP), atau Perda PDP.

Dalam hal ini, termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari yang menggelar agenda penyebarluasan Perda PDP di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan, hadirnya Perda PDP merupakan upaya pemprov Jabar untuk memperbaiki manajemen distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Terbaru! 30 Link Twibbon Marhaban ya Ramadhan 1444 H, Desain Keren dan Islami, Cocok Dibagikan di Media Sosial

"Saya perlu menyampaikan di forum ini bahwa Pemprov sedang dan terus berupaya untuk melakukan perbaikan manajemen distribusi barang kebutuhan masyarakat," katanya, 11 Maret 2023.

Pemprov Jabar melaksanakan perbaikan manajemen distribusi pasar secara konkrit yang harus juga dipantau oleh pemerintah kabupaten/kota.

" Pemprov Jabar melaksanakan perbaikan manajemen distribusi pasar secara konkrit yang harus juga dipantau oleh pemerintah kabupaten/kota," tambahnya.

Baca Juga: 70 Link Twibbon Ramadhan 1444 H Terbaru, Banyak Pilihan Desain Untuk Ucapan Selamat Menyambut Bulan Puasa 2023

Secara umum latar belakang Perda PDP bermula dari persoalan kelangkaan persediaan (stock), disparitas harga, dan fluktuasi harga barang khususnya bahan pokok.

Selain menjadi tanggung Jawab Pemerintah Pusat juga perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.

"Perda PDP bermula dari persoalan kelangkaan persediaan, disparitas harga, dan fluktuasi harga barang khususnya bahan pokok, selain jadi tanggung Jawab Pemerintah Pusat juga perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.," jelasnya.

Baca Juga: Kumpulan Link Twibbon Ramadhan 2023, Ini 40 Desain Keren Untuk Ucapan Selamat Menyambut Puasa Ramadhan 1444 H

Kelangkaan stock terjadi, apabila suatu daerah mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat mendapatkan komoditas bahan pokok secara berkesinambungan untuk memenuhi konsumsi masyarakat akan komoditas bahan pokok tersebut.