Mediapriangan.com - Sekretariat DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja (kunker) dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor dan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Kunker ke Sekretariat DPRD Jawa Barat ini berfokus pada konsultasi terkait rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.
Kunker tersebut disambut oleh Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Iman Tohidin, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Iman Tohidin menjelaskan bahwa rancangan perubahan KUA-PPAS untuk TA 2024 di Jawa Barat masih dalam tahap pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemdaprov Jabar.
Pembahasan ini membutuhkan pendalaman, terutama terkait penambahan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target indikator makro.
“Proses pembahasan antara Banggar DPRD Jabar dan TAPD Pemdaprov masih berlangsung. Ada beberapa isu kunci yang perlu didalami lebih lanjut, terutama terkait penambahan anggaran,” jelas Iman Tohidin.
Penambahan anggaran ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target indikator makro, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan pengurangan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio).
“Penambahan anggaran ini harus difokuskan pada isu-isu prioritas yang akan mendorong pencapaian target indikator makro tersebut. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mendukung pencapaian indikator-indikator tersebut,” tegasnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Hasil uji materi ini memutuskan untuk kembali menggunakan aturan lama.