“Kami memahami kendala masyarakat. Saat ini sedang dikaji kemungkinan adanya program keringanan denda bagi peserta yang menunggak lama. Saat ini BPJS Kesehatan juga gencar membuka layanan konsultasi dan aktivasi kepesertaan di berbagai desa,” ujar Arip.
Baca Juga: Masih Banyak Warga Berharap Bantuan Perbaikan Rutilahu, Begini Kata Arip Rachman
Namun demikian, Arip juga mengingatkan pentingnya kepatuhan masyarakat membayar iuran BPJS secara rutin, karena sistem gotong royong kesehatan nasional hanya bisa berjalan dengan partisipasi aktif semua peserta.
“Kalau semua warga patuh, pelayanan kesehatan akan semakin baik dan berkelanjutan. BPJS ini untuk kepentingan bersama,” tambah Arip.
Ia menambahkan, rumah sakit daerah sudah diwajibkan memberikan pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat tanpa mempersoalkan administrasi awal.
“Semua rumah sakit sudah diinstruksikan mendahulukan penyelamatan pasien. Setelah itu baru dilakukan verifikasi administrasi. Pemerintah juga terus memantau agar SOP ini benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Lebih lanjut Arip mengemukakan, forum semacam ini menjadi wadah penting untuk menyatukan pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pengelola layanan publik.
Aspirasi masyarakat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki sistem kesehatan dan mendorong transparansi penggunaan dana publik.
“Kami di DPRD Jabar punya komitmen kuat untuk menjembatani suara rakyat dan pemerintah. Apa yang disampaikan warga Sariwangi hari ini akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat dewan,” tutup Arip.***