Desakan Copot Menkes Budi Gunadi Sadikin Menguat, Mensesneg Prasetyo Hadi Akui Terima Laporan dan Siapkan Solusi

Mediapriangan.com - Pemerintah akhirnya angkat bicara soal meningkatnya desakan publik untuk mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dari jabatannya.

Sorotan tajam tak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan akademisi, khususnya para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pihak Istana telah menerima laporan terkait hal tersebut, baik melalui jalur resmi maupun dari pemberitaan media.

Baca Juga: Usulan Pensiun ASN hingga 70 Tahun Sudah Masuk ke Istana, Mensesneg Sebut Diterima tapi Belum Ada Pembahasan Khusus

“Kami sudah terima laporan-laporan itu, baik yang masuk secara resmi maupun yang kami pantau dari media massa,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 23 Mei 2025.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap semua kritik dan masukan, apalagi jika datang dari dunia kedokteran yang dikenal memiliki pertimbangan rasional dan matang.

“Aspirasi dari teman-teman dokter tentu kami dengarkan. Mereka adalah insan-insan terpilih dan pasti menyampaikan sesuatu berdasarkan niat baik serta pemikiran yang mendalam,” lanjutnya.

Baca Juga: Mensesneg Sampaikan Ucapan Prabowo untuk Paus Leo XIV, Selamat Bertugas, Paus Baru Umat Katolik Sedunia

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan kajian menyeluruh atas masalah yang dipersoalkan, termasuk kritik terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial dalam dunia medis.

“Kita pelajari betul apa masalahnya, lalu kita cari jalan keluarnya,” kata Prasetyo.

Polemik seputar kebijakan Menkes Budi Gunadi memang memicu perdebatan luas, termasuk mengenai hubungan kerja dokter spesialis (PPDS) dan dugaan kebijakan yang dianggap mengesampingkan kepentingan rakyat dan profesionalisme tenaga medis.

Baca Juga: Monas Digeruduk Ribuan Buruh di May Day 2025, Mensesneg Tegaskan Negara Wajib Fasilitasi 6 Tuntutan Besar

Prasetyo juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar solusi dapat dirumuskan bersama, termasuk dalam menyikapi dinamika internal seperti persoalan kolegium yang sempat mencuat sebelumnya.