Dorongan Perkuat Sektor Formal
Anies menilai pemerintah perlu melakukan langkah strategis, bukan sekadar solusi jangka pendek. “Artinya mendorong sektor formal tumbuh sehat, memberi insentif bagi usaha yang menyerap tenaga kerja, dan melindungi pekerja dengan jaminan sosial,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebelum PHK massal terjadi. “Itu artinya negara harus hadir bukan hanya saat orang kehilangan kerja, tapi jauh sebelumnya dengan memastikan dunia usaha kondusif, tenaga kerja terlindungi,” ucapnya.
“PHK massal adalah alarm kita tidak bisa hanya bicara angka pertumbuhan, tapi lebih penting adalah apakah setiap orang punya pekerjaan yang aman dan layak,” tutup Anies.
10 Juta Orang Butuh Kerja Setiap Tahun
Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Surya Lukita Warman, mengungkapkan bahwa setiap tahunnya ada 10,7 juta orang yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia.
“Ada 10,7 juta orang yang butuh pekerjaan harus diopeni (diperhatikan) di mana amanat UUD 1945, seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan layak untuk penghidupan,” ujarnya dalam media briefing pada 26 September 2025.
Angka ini belum termasuk pekerja yang terkena PHK maupun mereka yang keluar dari pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan baru.
Janji Pemerintah Soal Pembukaan Lapangan Kerja
Pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu janji utama pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat kampanye pemilihan presiden 2024. Pemerintah berkomitmen menciptakan 19 juta lapangan kerja baru melalui berbagai program, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Dewan Ekonomi Nasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, MBG saja diproyeksikan menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru. “Pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya,” ujarnya.
Ekonom Arief Anshory Yusuf menambahkan, “Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta. Lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen kalau roll out-nya benar, ketimpangan juga akan sangat berkurang.”***
Artikel Terkait
Polemik Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Pertamina Tegaskan Tak Cari Untung, Buka Peluang Negosiasi Ulang
18 Gubernur ‘Geruduk’ Menkeu Purbaya, Desak TKD Tak Dipotong hingga Usulan Gaji ASN Ditanggung Pemerintah Pusat
Viral Menu Pangsit dan Kentang Program MBG Depok: Sisa Makanan, Klarifikasi SPPG, hingga Sidak BGN
Aliansi Gizi Gugat BGN, Kritik Roll Back, Klaim Jual Beli Titik Dapur, hingga Tuntut Pencopotan 6 Pejabat
17,5 Juta Pekerja UMKM Telah Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Dorong Sektor UMKM Naik Kelas
Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Antara Solusi Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Peserta
Pemerintah Beri Sinyal BPD Dapat Jatah Dana Rp200 Triliun, Tapi Kasus Lama Bisa Jadi ‘Bom Waktu’
Tito Karnavian Bongkar Modus Pemborosan Anggaran Daerah, DPRD Sumbar Pernah Kecolongan Rp2,2 Miliar!