Program Magang Nasional Tuai Sorotan, Partai Buruh Sebut Hina Lulusan Sarjana, Pemerintah Tetap Gas Buka Gelombang 2

Baca Juga: Bos Serikat Buruh Dukung Aksi Damai, Sindir Pejabat DPR RI yang Flexing di Tengah PHK dan Dorong RUU Segera Dibahas

Peserta nantinya diseleksi langsung oleh perusahaan terkait, bukan oleh Kemnaker. Skema ini diharapkan dapat mempercepat proses penempatan tenaga kerja magang.

Pemerintah Sebut Program Ini Jembatan Menuju Dunia Kerja

Sekretaris Kabinet Teddy menyebut bahwa Program Magang Nasional dirancang sebagai jembatan agar lulusan sarjana maupun diploma siap terjun ke dunia kerja.

“Lulusan sarjana fresh graduate, diploma yang dalam satu tahun belakangan ini akan lulus dapat langsung bekerja, belajar. Ini judulnya adalah Program Magang Nasional,” ujarnya pada Sabtu (11/10/2025).

Ia menambahkan bahwa program ini difokuskan untuk memberikan pengalaman langsung di lapangan, bukan sekadar pelatihan teori.

Baca Juga: 3 Gebrakan Menkeu Purbaya Bikin Pegawai Pajak dan Bea Cukai Kicep, dari Grup WA Aduan hingga Sidak Mendadak

Menkeu Purbaya: “Perusahaan Tertarik, Target 100 Ribu Peserta”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendukung penuh program magang berbayar ini. Ia optimistis program akan menyerap hingga 100 ribu peserta secara bertahap.

“Itu (kuota) 20 ribu orang pertama. Nanti kalau keserap, tambah lagi 20 ribu. Kalau keserap lagi, tambah 20 ribu lagi sampai targetnya 100.000,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, program ini juga menarik bagi perusahaan karena tenaga magang dianggap sebagai tambahan sumber daya manusia yang siap belajar.

“Perusahaan pasti tertarik pakai program itu, pada dasarnya tenaga kerja gratis untuk mereka,” katanya.

Purbaya juga meyakini pengalaman magang ini akan memperkuat daya saing fresh graduate dalam mencari pekerjaan tetap.***